KRONIKAL.ORG — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi besar di ibu kota Caracas, Sabtu (3/1/2026). Trump menyebut operasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum AS dan menyatakan bahwa Maduro telah diterbangkan keluar dari Venezuela.
Klaim itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump menulis bahwa “Amerika Serikat telah melakukan operasi berskala besar di Venezuela dan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu.”
Trump menambahkan bahwa rincian lebih lanjut mengenai operasi tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, kediamannya di Florida.
Dalam pernyataan lanjutan, Trump juga mengklaim bahwa Amerika Serikat akan “mengelola negara ini” hingga proses transisi pemerintahan di Venezuela dapat berlangsung secara “aman, tepat, dan bijaksana.” Ia bahkan menyebut keterlibatan sejumlah perusahaan minyak besar asal AS untuk membantu memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela sebagai bagian dari rencana transisi tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, klaim Trump tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Venezuela, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maupun lembaga internasional lainnya yang membenarkan adanya penangkapan kepala negara Venezuela oleh pasukan asing di wilayahnya sendiri.
Pemerintah Venezuela Kecam Klaim AS
Pemerintah Venezuela justru bereaksi keras terhadap pernyataan Trump. Wakil Presiden Delcy Rodríguez, yang disebut telah ditetapkan Mahkamah Agung Venezuela sebagai presiden sementara, mengecam keras klaim tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk agresi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam siaran televisi nasional, Rodríguez menuntut pembebasan Maduro dan istrinya serta menegaskan bahwa Venezuela tidak akan tunduk pada tekanan asing.
“Venezuela tidak akan pernah menjadi koloni siapa pun, baik oleh kekaisaran lama maupun yang baru. Saya menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya segera,” ujar Rodríguez.
Sorotan Hukum Internasional
Klaim penangkapan seorang kepala negara berdaulat oleh militer asing tanpa mandat internasional memicu perdebatan serius di kalangan pakar hukum internasional. Sejumlah ahli menyatakan bahwa tindakan semacam itu berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional, khususnya jika dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB atau persetujuan resmi dari negara yang bersangkutan.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut menyampaikan keprihatinannya. Ia memperingatkan bahwa operasi militer sepihak terhadap kepala negara berdaulat dapat menciptakan preseden berbahaya dan melemahkan prinsip larangan intervensi tanpa dasar hukum yang jelas.
Reaksi Global dan Ketidakpastian Politik
Di tingkat internasional, reaksi terhadap klaim Trump beragam. Tiongkok, Rusia, serta sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu Venezuela mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Sementara itu, sejumlah negara sekutu Amerika Serikat juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prosedur multilateral dalam menyikapi krisis Venezuela. Beberapa pemimpin Eropa mengaku belum memahami secara jelas maksud pernyataan Trump terkait rencana “mengelola” Venezuela.
“Tidak sepenuhnya jelas bagaimana sebuah negara dapat mengelola negara berdaulat lain tanpa mandat internasional,” ujar seorang pejabat Eropa yang enggan disebutkan namanya.
Klaim Besar, Verifikasi Masih Ditunggu
Klaim penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, jika terbukti benar, akan menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling signifikan dalam sejarah hubungan internasional modern. Namun hingga kini, kebenaran klaim tersebut masih dipertanyakan dan belum mendapat konfirmasi independen.
Di tengah ketidakpastian ini, sejumlah negara dan organisasi internasional menyerukan kehati-hatian serta menekankan pentingnya penyelesaian krisis Venezuela melalui jalur hukum dan diplomasi, bukan tindakan sepihak yang berpotensi memicu eskalasi konflik global.
